Keberhasilan pengelolaan sanitasi di Kota Magelang mendapatkan atensi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Sampai saat ini, capaian sanitasi layak di Kota Magelang sudah 98,68% dari target 100% dan sanitasi aman mencapai 13,24% dari target 15% di akhir 2024.

Kota ini menjadi contoh nyata kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat beserta pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi.

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz Dokter Aziz mengulas berbagai praktik baik pengelolaan sanitasi di Kota Magelang pada acara talkshow Air Limbah Domestik yang diselenggarakan Kemen PUPR di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (16/10/2023) lalu.

Dokter Aziz menyampaikan, salah satu bentuk keterlibatan masyarakat adalah melalui pembentukan Forum Tembang Tidar.

"Di Kota Magelang ada sebuah komunitas namanya Forum Tembang Tidar.  Komunitas tersebut menjadi penggerak peduli sanitasi, disamping pemerintah," katanya.

Tembang Tidar adalah singkatan dari Temu Rembug Babagan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum dan Perilaku Hygiene Kota Magelang, dibentuk sejak tahun 2021.

Forum Tembang Tidar, awalnya terdiri dari 17 orang. Mereka merupakan aktivis yang peduli dengan masalah air minum dan sanitasi. Para aktivis tersebut secara sukarela mengedukasi dan mengkampanyekan gerakan sanitasi layak.

Dokter Azis menambahkan, Kota Magelang yang terdiri dari 3 Kecamatan 17 Kelurahan 194 RW dan 1034 RT dengan jumlah penduduk 127.000 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, merupakan fokus perhatian masalah sanitasi bagi pemerintah dan masyarakat.

"Disitulah dengan adanya kerjasama dengan Forum Tembang Tidar, sanitasi layak dan aman ini dapat tercapai. Harapan kita di 2024 sudah tercapai semua," tuturnya.

Kelebihan dari Forum Tembang Tidar, lanjut Dokter Aziz, anggotanya bersifat sukarela, tulus dan tidak dibayar. Namun nantinya mereka akan diberikan insentif. Insentif berupa pembuatan semacam koperasi yang membantu masyarakat dalam pembiayaan masalah sedot tinja.

Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi terkait sanitasi di Kota Magelang.  Salah satunya adalah kendala biaya dari masyarakat yang ingin membuat saluran tanki septik kedap maupun dari sisi pemeliharaannya.

Mengatasi hal tersebut, Pemkot Magelang melibatkan (Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Baznas dalam membantu masyarakat mengelola tentang sanitasi.  Selain itu, Bank Jateng dan Bank Magelang juga ikut berperan dalam pendanaan dengan memberikan kredit sanitasi bagi masyarakat.

Selain itu, keterlibatan swasta terlihat dari pemberian bantuan dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK) kepada Forum Tembang Tidar untuk membangun 65 jamban aman individu, yang terdiri dari septic tank kedap dan kloset dengan standar nasional Indonesia (SNI), serta 32 saluran rumah.

Peran istri Wali Kota sebagai Bunda Sanitasi juga turut menyumbangkan percepatan penanganan masalah sanitasi.

"Bunda Santitas mempunyai pasukan yaitu ibu-ibu PKK yang bisa langsung terjun ke masyarakat dalam menyerukan gerakan sanitasi sehat," tandas dokter Aziz.

Koordinator Bidang Sanitasi Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Laisa Wahanudin, menanggapi bahwa kegiatan yang telah dilakukan Kota Magelang sangat menginspirasi dan bisa direplikasi di daerah kabupaten kota lainnya.

"Target-target nasional yang telah kita buat, kita sosialisasikan untuk membantu pemerintah daerah. Tapi kalau pemerintah daerah tidak bergerak tidak akan terjadi. Kita lihat komitmen dari Wali Kota Magelang ini tinggi sehingga bisa memotivasi," ujarnya.

Sebagai informasi acara Talk Show dengan tema Sanitasi Aman Ekonomi "Tangguh" ini merupakan bagian dari pelaksanaan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Tahun 2023.

Dalam pembukaan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengungkapkan salah satu tujuan acara adalah untuk memberikan informasi terkait penyediaan akses sanitasi aman dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan melalui potensi pengembangan usaha di sektor sanitasi.

Selain itu untuk memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kerangka regulasi dan tata kelola yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan swasta/badan usaha dalam penyelenggaraan sanitasi aman.

"Adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan dan stakeholder terkait dengan peran dan kewenangan masing-masing, merupakan upaya pencapaian akses sanitasi aman," ungkap Diana.