BULOG PASTIKAN STOK BERAS AMAN SAMPAI AWAL 2024

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Kedu Yudha Ajipribawa mengimbau masyarakat Kota Magelang tak panik  soal harga dan ketersedian beras. Saat ini, Bulog memiliki stok lebih dari 15.000 ton. Stok ini aman sampai awal 2024.  “Untuk beras, mungkin sampai dua bulan di tahun 2024 kami masih aman,” tuturnya dalam rapat koordinasi ketahanan pangan di IKM Center Magelang, Kamis (12/10/2023).

Pihaknya pun berupaya menstabilisasi harga bahan pangan di pasar. Di antaranya, menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan menggencarkan gerakan pangan murah. Juga  berkolaborasi dengan pemerintah dalam program rumah pangan. Selain itu, dilaksanakan operasi pasar.  Sampai saat ini, Bulog Cabang Kedu telah menyalurkan 4.000 ton beras untuk operasi pasar.

Yudha juga mengimbau kepada pedagang untuk menjual beras dari Bulog maksimal di harga eceran tertinggi (HET). Beras SPHP medium Rp 10.900 dan premium Rp 13.900 per kg. Beras jenis itu bisa dijumpai di pasar tradisional dan retail modern. “Masyarakat tidak perlu panik besok harganya akan lebih tinggi. Cari beras SPHP saja yang ada di sekitar,” ujarnya mengayomi.

Berbeda dengan beras pasokan dari luar, harganya masih di atas Rp 11.000 per kg untuk kualitas medium. Harga tinggi ini dikarenakan belum ada musim panen. Harga beras saat ini diukur dari persediaan panen yang baru.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang Agus Dwi Windarto menyampaikan, kebutuhan pangan Kota Magelang mencapai 8.076 ton. Pemenuhannya masih harus disuplai dari luar daerah.

“Sebanyak 44,66 persen diperoleh dari luar, kemudian 376,36 ton dari hasil produksi Kota Magelang. Kita juga mendapatkan bantuan dari Bapanas berupa cadangan pangan pemerintah,” ucapnya.

Wali Kota Magelang dr Muchammad Nur Aziz menyampaikan, kecukupan beras sudah baik, karena banyak bantuan dari pemerintah. Ia berharap semua stakeholder bekerja sama dan saling peduli. “Kalau misalkan dari kota tidak bisa (membantu, Red), kita akan ajukan bantuan ke provinsi, karena ada 700 penduduk yang masih belum dapat bantuan,” katanya.