DPRD Kota Magelang mengajak insan pers untuk berdiskusi bersama guna memupuk kemitraan antarkedua bagian dari pilar demokrasi itu.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengatakan bahwa peran pers dalam pembangunan selama ini sangat besar. Dia menganggap bahwa wartawan tidak sekadar menyajikan pemberitaan kepada masyarakat. Lebih dari itu, pers juga sebagai penyeimbang dan penyambung lidah rakyat.

"Maka sudah seharusnya Anggota DPRD dan wartawan itu kemitraannya terus dipupuk. Kinerja kita saat ini sedang diawasi betul oleh masyarakat, sehingga setiap kegiatan kita sebaiknya terekam dan terpublish," kata Udi sapaan akrab Budi Prayitno di sela-sela media gathering antara wartawan dan Anggota DPRD Kota Magelang, Rabu, 7 Desember 2022.

Menurutnya, peran media sangat penting menyampaikan program pembangunan di Kota Magelang. Tidak hanya eksekutif Pemkot Magelang, tetapi juga lembaga legislasi DPRD.

"Ekesekutif dan legislatif itu sama-sama sebagai penyelenggara daerah. Diharapkan dengan kolaborasi saling menguntungkan kita bisa lebih optimal memberikan pelayanan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang konstruktif," ujarnya.

Dia tak menapik bahwa peran pers sebagai kontrol sosial juga sebagai mitra kritis DPRD Kota Magelang. Oleh karena itu, dia mengajak anggota dewan untuk tidak anti-kritik.

"Jangan kita menjadi seorang yang anti-kritik, kalau ada ide dan gagasan positif sebaiknya kita tampung. Salah satunya lewat kegiatan ini, ke depan diharapkan bisa menjadi agenda rutin, sehingga akan lahir gagasan-gagasan cemerlang dari setiap diskusi yang kita gelar bersama awak media," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Magelang, Wiwid Arif memberi apresiasi adanya diskusi politik antara insan pers dan jajaran DPRD Kota Magelang maupun Sekretariat DPRD.

Menurutnya, antara DPRD dan pers perannya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan bagian dari empat pilar demokrasi Indonesia.

"Di sisi lain, media massa akan terus membutuhkan keberimbangan dalam setiap pemberitaannya. Tidak semua harus oposisi terhadap pemerintah, akan tetapi dalam upaya penyajian pemberitaan biasanya kami menerapkan sistem dua arah, yaitu eksekutif dan legislatif," katanya.

Dia menilai, banyak persepsi yang mengalir di masyarakat, jika DPRD hanya membahas tentang partai politik saja. Padahal, DPRD adalah bagian dari penyelenggara daerah, dan kedudukannya sama dengan eksekutif.

"Setahu masyarakat, DPRD itu bahas tentang politik saja, sehingga tidak sedikit yang merasa sungkan. Padahal definisi politik sendiri sangat luas. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Maka usaha untuk mencapai kebaikan itu harus melibatkan semua pihak," ungkapnya.