Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 diberikan kepada Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz atas dedikasi tingginya terhadap program pengendalian penduduk di wilayahnya.

Penghargaan itu diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo pada gala dinner dan Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) yang digelar di Griya Agung Palembang, Selasa (4/7/2023).

Hadir pula pada kegiatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi dari Kepala BKKBN untuk Gubernur/Bupati/Wali Kota/TP PKK/Institusi/Perorangan, atas prestasi, komitmen, dukungan dan darma bakti yang besar dalam kepemimpinannya melaksanakan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz menyampikan rasa syukur atas penghargaan ini untuk Kota Magelang. Dia berharap penghargaan menjadi cambuk agar Pemkot Magelang dan masyarakat kompak dalam pengendalian penduduk dan penurunan angka stunting.

"Dengan kita dapat penghargaan Manggala Karya Kencana ini diharapkan masyarakat bersama Pemkot Magelang semakin semangat untuk menurunkan angka stunting secara bertahap," ungkap Dokter Aziz.

Selain penghargaan Manggala Karya Kencana, BKKBN juga menyerahkan 3 (tiga) penghargaan lainnya, yakni Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, dan Cipta Karya Kencana yang diterima sekitar 130 kepala daerah dan Ketua TP PKK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan, penganugerahan yang diberikan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berpartisipasi ikut mensukseskan program yang telah berjalan.

"Ini apresiasi kepada pemda yang berpartisipasi jalankan program pemerintah," kata Muhadjir Effendy.

Dikatakan, penghargaan Manggala Karya Kencana dan Dharma Karya Kencana merupakan langkah bersama dalam menindaklanjuti program penurunan stunting di setiap provinsi sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo.